Pada 20 Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPRS 2024 sampai 2027, dengan tajuk "Industri BPR dan BPRS: Bangkit Bersama Memajukan Negeri". Dokumen ini bersandar pada empat pilar.

• Penguatan struktur dan daya saing
• Akselerasi digitalisasi BPR dan BPRS
• Penguatan peran BPR dan BPRS terhadap wilayahnya
• Penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan

Pilar kedua yang paling sering dikutip. Tetapi yang menentukan bagaimana pilar itu dijalankan justru ada di daftar berikutnya, yang lebih jarang dibicarakan: empat enabler, dan salah satunya infrastruktur teknologi informasi.

01Digitalisasi disebut pilar, infrastruktur disebut enabler

Perbedaan istilah itu bukan main kata. Pilar adalah tujuan yang diukur, enabler adalah prasyarat yang menentukan apakah tujuan itu bisa dicapai. Ditempatkan sebagai enabler, infrastruktur teknologi informasi menjadi hal yang harus ada lebih dulu, bukan hasil yang muncul kemudian.

Tiga enabler lain melengkapi gambarannya: kepemimpinan dan manajemen perubahan, kualitas serta kuantitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor. Ketiganya menjelaskan mengapa banyak program digitalisasi berhenti di tengah jalan meski anggarannya tersedia.

Sebagian besar BPR sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum enam miliar rupiah. Angka itu memenuhi syarat, tetapi tidak dengan sendirinya membiayai satu departemen teknologi informasi.

02Pertanyaan yang sebenarnya dihadapi BPR menengah

Bagi BPR yang modal intinya berada di sekitar ketentuan minimum, pertanyaannya bukan "digital atau tidak", melainkan bagaimana memenuhi tuntutan pilar kedua tanpa membangun kapasitas yang biayanya tidak sepadan dengan skala usaha.

Tiga jalur biasanya dipertimbangkan. Membangun sendiri memberi kendali penuh dengan beban biaya tetap yang berat. Mengalihdayakan seluruhnya menekan biaya awal tetapi memindahkan pengetahuan operasional ke luar organisasi. Berbagi infrastruktur antar institusi menurunkan biaya per lembaga sekaligus mempertahankan sebagian kendali, dengan syarat pemisahan data dan tanggung jawab dituangkan jelas dalam perjanjian.

Tidak ada jawaban yang benar untuk semua. Yang keliru adalah memilih tanpa menghitung biaya kepemilikan selama masa pakai, termasuk biaya menaikkan versi, biaya pemenuhan ketentuan baru, dan biaya keluar bila jalur itu ternyata tidak cocok.

03Roadmap sebagai dokumen hidup

OJK menyebut roadmap ini dokumen hidup, artinya isinya dapat menyesuaikan perkembangan industri. Bagi BPR, konsekuensi praktisnya sederhana: rencana teknologi yang disusun sekali untuk empat tahun kemungkinan besar akan direvisi. Rencana yang dirancang untuk bisa direvisi lebih berguna daripada rencana yang dirancang untuk terlihat lengkap.